Penolakan Civitas Akademi Hukum seIndonesia terhadap Revisi RUU KPK
Category: editorial September 11, 2019. Credit:DESCRIPTION (EN)
Activists from legal and anti-corruption study centers from various universities in Indonesia at the Faculty Anti-Corruption Study Center Law of the University of Gadjah Mada (UGM) raised a poster asking that President Joko Widodo did not approve the revision of the KPK Law because it would weaken the institution. there are 30 legal and anti-corruption study centers from various universities in Indonesia and KPK Chair Agus Rahardjo who stated the rejection of the KPK Law revision, Wednesday (11/9). - JP / Bambang Muryanto / Adi / 19
DESCRIPTION (ID)
Para aktivis dari pusat kajian hukum dan antikorupsi dari berbagai universitas di Indonesia di Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) mengangkat poster meminta agar Presiden Joko Widodo tidak menyetujui revisi UU KPK karena akan melemahkan lembaga itu. ada 30 pusat kajian hukum dan antikorupsi dari berbagai universitas di Indonesia dan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyatakan penolakn terhadap revisi UU KPK, Rabu (11/9). - JP/Bambang Muryanto/Adi/19
