Mission Accomplished:
Category: editorial September 17, 2019. Credit: JP/DHONI SETIAWANDESCRIPTION (EN)
Law and Human Rights Minister Yasonna Laoly (left) hands over the government’s fi nal version of a bill to revise the 2002 Corruption Eradication Commission (KPK) Law to House of Representatives leaders during a plenary meeting at the House compound in Senayan, Central Jakarta, on Tuesday. The House passed the bill despite objections from several parties, who are concerned that the revision would weaken the antigraft body. -JP / Dhoni Setiawan / Adi / 19
DESCRIPTION (ID)
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H. Laoly menyerahkan berkas pandangan akhir pemerintah terkait revisi RUU KPK kepada pimpinan DPR dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019). DPR akhirnya mengesahkan revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meski banyak penolakan dari berbagai kalangan karena dinilai melemahkan fungsi kerja KPK dalam penindakan korupsi di tanah air. -JP/Dhoni Setiawan/Adi/19
