MK Tolak Gugatan Syarat Kawin Bagi Pemilih Dalam Pilkada
Category: editorial January 29, 2020. Credit: JP/DHONI SETIAWANDESCRIPTION (EN)
Director of the Association for Elections and Democracy (Perludem) Titi Anggraini (left) sits with the Secretary General of the Indonesian Women's Coalition (KPI) Dian Kartikasari attending as petitioners in the hearing on Decision on Case Decision Number 75 / PUU-XVII / 20 at the Constitutional Court (MK), Jakarta, on Wednesday January 29, 2020. The Constitutional Court is rejecting Perludem and KPI's lawsuit against Article 1 number 6 of Law Number 8 of 2015 concerning Pilkada. Perludem and KPI sue the phrase 'or have / have been married' in Article 1 number 6 of the Election Law. JP/Dhoni Setiawan/sas/20
DESCRIPTION (ID)
Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini (kiri) bersama Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Dian Kartikasari hadir sebagai pemohon dalam sidang Pembacaan Putusan Perkara Nomor 75/PUU-XVII/20 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (29/1/2020). Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Perludem serta KPI terhadap Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Perludem dan KPI menggugat frasa 'atau sudah/pernah kawin' dalam Pasal 1 angka 6 UU Pilkada. JP/Dhoni Setiawan/sas/20
