MK Tolak Gugatan Syarat Kawin Bagi Pemilih Dalam Pilkada
Category: editorial January 29, 2020. Credit: JP/DHONI SETIAWANDESCRIPTION (EN)
Chief Justice of the Constitutional Court (MK) Anwar Usman (left) chat with Constitutional Justice Saldi Isra after the hearing of Case Decision Number 75 / PUU-XVII / 20 at the Constitutional Court (MK), Jakarta, on Wednesday January 29, 2020. The Constitutional Court is rejecting Perludem and KPI's lawsuit against Article 1 number 6 of Law Number 8 of 2015 concerning Pilkada. Perludem and KPI sue the phrase 'or have / have been married' in Article 1 number 6 of the Election Law. JP/Dhoni Setiawan/sas/20
DESCRIPTION (ID)
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kiri) berbincang dengan Hakim Konstitusi Saldi Isra disela sidang Pembacaan Putusan Perkara Nomor 75/PUU-XVII/20 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (29/1/2020). Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Perludem serta KPI terhadap Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Perludem dan KPI menggugat frasa 'atau sudah/pernah kawin' dalam Pasal 1 angka 6 UU Pilkada. JP/Dhoni Setiawan/sas/20
