Larangan Liputan Persidangan
Category: editorial February 27, 2020. Credit: JP/DHONI SETIAWANDESCRIPTION (EN)
Visitors ask the officer at the Information Desk at the Central Jakarta District Court, on Thursday (02/27/2020). The Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) criticized the prohibition on taking photos, sound recordings and video of the trial without the permission of the president of the court that was just issued by the Supreme Court because it contradicted Law Number 40 of 1999 concerning the Press which guaranteed journalistic work in obtaining information and disseminating to the public. -JP / Dhoni Setiawan / Adi / 20
DESCRIPTION (ID)
Pengunjung bertanya dengan petugas di Meja Informasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (27/2/2020). Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritik larangan mengambil foto, rekaman suara dan video persidangan tanpa seizin ketua pengadilan yang baru saja diterbitkan Mahkamah Agung karena bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kerja-kerja jurnalistik dalam memperoleh informasi dan menyebarluaskan kepada masyarakat. -JP/Dhoni Setiawan/Adi/20
