Food price
Category: editorial September 26, 2018. Credit: Umair RizaludinDESCRIPTION (EN)
Workers transports rice at Cipinang Central Market, East Jakarta on Friday (09/21/2018). Confusion over rice imports was due to differences in data held by four ministries / institutions. They are the Ministry of Agriculture (Ministry of Agriculture), Ministry of Trade (Ministry of Trade), Logistics Business Entity (Bulog), and Central Statistics Agency (BPS). Data owned by the Ministry of Agriculture departs from the planting area. The assumption is that everything that is planted will become grain, then become rice and enter the market. Meanwhile, BPS has estimated production data from the results of the harvest. Data from the Ministry of Trade is usually obtained from asking the wholesalers, so that they do not have warehouse data. Meanwhile, from Bulog, the data owned is government-owned rice so that it cannot represent the amount of rice in all of Indonesia. - TJPImages / Umair Rizaludin
DESCRIPTION (ID)
Kuli mengangkut beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat (21/09/2018). Kekisruhan terkait impor beras diakibatkan adanya perbedaan data yang dimiliki empat kementerian/ lembaga. Mereka adalah Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Usaha Logistik (Bulog), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang dimiliki Kementan berangkat dari luas tanam. Asumsinya adalah semua yang ditanam akan menjadi gabah, kemudian menjadi beras dan masuk ke pasar. Sementara itu, BPS mempunyai data perkiraan produksi dari hasil ubinan.Data Kemendag biasanya didapatkan dari bertanya ke pedagang besar, sehingga tidak memiliki data gudang. Sedangkan, dari Bulog, data yang dimiliki adalah beras milik pemerintah sehingga tidak dapat mewakili jumlah beras di seluruh Indonesia.- TJPImages/Umair Rizaludin
